SENDAWAR — Frederick Edwin menyebut tantangan ke depan semakin kompleks. Karena itu, koordinasi antara pemerintah daerah, TNI, Polri, Forkopimda, tokoh masyarakat, dan tokoh agama harus terus diperkuat. Menurutnya, sinergi yang solid menjadi kunci menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung iklim investasi yang sehat di Kutai Barat.
Amanah Baru AKBP Boney: Wadir Lantas Polda Banten
Bupati memberikan apresiasi tinggi kepada AKBP Boney Wahyu Wicaksono atas dedikasinya selama 1 tahun 5 bulan memimpin Polres Kutai Barat. Ia menilai sinergi yang terbangun antara Polres dan pemda telah berkontribusi besar dalam menjaga keamanan serta mendukung pembangunan daerah.
“Semoga amanah baru sebagai Wadir Lantas Polda Banten membawa kesuksesan dan menjadi ladang pengabdian yang lebih luas bagi bangsa dan negara,” ujar Frederick dalam sambutannya.
Kapolres Baru Berkomitmen Hadirkan Inovasi Pelayanan
AKBP Haris Kurniawan yang hadir bersama Ketua Bhayangkari Cabang Kutai Barat, Dian Haris, menyampaikan terima kasih atas sambutan hangat. Ia optimistis pengalaman yang dimilikinya dapat melanjutkan capaian positif yang telah diraih pendahulunya.
“Keamanan dan ketertiban masyarakat menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan warga,” ungkap Haris. Ia berkomitmen menghadirkan inovasi pelayanan kepolisian yang profesional, modern, dan humanis.
Haris juga memohon dukungan dan kolaborasi dari Forkopimda hingga masyarakat untuk terus menjaga kondusivitas wilayah Kutai Barat.
Suasana Haru Mewarnai Perpisahan
AKBP Boney Wahyu Wicaksono mengaku Kutai Barat memiliki tempat istimewa di hatinya. Ia menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran Pemkab, Forkopimda, dan masyarakat yang telah mendukung pelaksanaan tugas kepolisian selama bertugas.
“Mutasi ini bukanlah akhir dari silaturahmi. Kutai Barat akan selalu memiliki tempat istimewa di hati saya,” tuturnya penuh haru.
Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Kutai Barat, anggota DPRD, Komandan Danbrigif 85/BTC, Danki 2 Batalion Satbrimob Polda Kaltim, Presidium Dewan Adat, kepala OPD, perwakilan instansi vertikal, BUMN, perusahaan swasta, dan tokoh masyarakat.
