BALIKPAPAN — Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian (DKUKMP) Kota Balikpapan terus mematangkan persiapan Koperasi Merah Putih di tengah penantian petunjuk teknis dari Kementerian Koperasi. Kepala DKUKMP Heruressandy Setia mengatakan pihaknya masih menunggu kehadiran tenaga manajerial yang akan ditugaskan pemerintah pusat untuk mendampingi pengurus koperasi di daerah.
Kolaborasi Manajer Pusat dan Pengurus Daerah
Heruressandy menjelaskan, manajer yang dikirim pusat nantinya akan berkolaborasi dengan pengurus lokal agar operasional berjalan sesuai ketentuan. “Kami masih menunggu petunjuk teknis dari Kementerian Koperasi. Nantinya akan ada kolaborasi antara manajer yang ditugaskan pemerintah pusat dengan pengurus koperasi di daerah,” ujarnya, Senin (6/7/2026).
Koperasi Merah Putih diproyeksikan menjadi wadah pemasaran produk unggulan UMKM Balikpapan sekaligus perpanjangan tangan pemerintah dalam menyalurkan barang bersubsidi. “Potensi unggulan setiap kelurahan bisa ditampilkan melalui koperasi ini. Penyaluran barang subsidi juga diharapkan lebih adil karena didukung pendataan yang akurat,” kata Heruressandy.
SDM Disiapkan Sejak Dini
Sembari menunggu operasional resmi, DKUKMP telah memberikan pelatihan kepada calon pengurus koperasi. Materi mencakup perpajakan, pengelolaan keuangan, hingga strategi pemasaran. Langkah ini dilakukan agar ketika koperasi mulai beroperasi, seluruh pengurus telah memiliki kemampuan mengelola usaha secara profesional dan berkelanjutan.
11 Gerai APBD, 4 Gerai Pinjam Pakai Aset BUMN
Di sisi infrastruktur, Pemkot Balikpapan menargetkan 15 gerai Koperasi Merah Putih. Sebelas gerai dibangun menggunakan dukungan pemerintah daerah, sedangkan empat lainnya memanfaatkan aset milik Pertamina melalui skema pinjam pakai. Heruressandy menjelaskan, tidak semua wilayah memiliki aset milik pemerintah kota, sehingga kerja sama dengan berbagai pihak menjadi solusi.
Hingga saat ini belum ada gerai yang beroperasi penuh. Sarana dan prasarana pendukung seperti rak display, mesin kasir, hingga kendaraan operasional masih menunggu pengadaan dari pemerintah pusat. “Targetnya pada Agustus seluruh perlengkapan sudah mulai dilengkapi sehingga gerai dapat segera beroperasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
Fondasi Baru Ekonomi Kerakyatan
Program ini tidak hanya membuka ruang pemasaran bagi produk lokal, tetapi juga memperluas akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan program subsidi secara lebih efektif dan merata. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, serta pelaku UMKM diharapkan menjadi fondasi baru dalam memperkuat ekonomi berbasis kerakyatan di Balikpapan.
