SAMARINDA — Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur memetakan daerah dengan tingkat endemis malaria tinggi untuk mempercepat penanggulangan dan eliminasi penularan penyakit tersebut. Pemetaan berkala ini menjadi kunci intervensi medis di wilayah yang masih mendominasi temuan kasus penularan setempat.
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Jaya Mualimin mengatakan langkah ini krusial untuk memastikan penanganan tepat sasaran, terutama di daerah yang kasusnya tidak kunjung turun secara signifikan.
"Pemetaan berkala ini sangat krusial untuk memfokuskan intervensi penanganan medis, terutama di wilayah-wilayah yang masih mendominasi temuan kasus penularan setempat," kata Jaya di Samarinda, Rabu.
Hingga triwulan kedua 2026, kasus malaria setempat masih ditemukan terutama di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Timur. Secara akumulatif, jumlah kasus malaria di Kalimantan Timur mencapai 408 kasus.
Mayoritas kabupaten dan kota di Kaltim sebenarnya mencatat penurunan kasus dalam tiga tahun terakhir. Namun pengawasan di pintu masuk daerah tetap diperketat untuk mencegah penularan dari luar wilayah.
Dinas Kesehatan Kaltim mewaspadai kasus malaria impor yang berpotensi menyebar di kawasan perkotaan. Kota Balikpapan mencatat kenaikan kasus dari 68 menjadi 115 kasus pada 2025, sementara Samarinda melonjak dari 11 menjadi 57 kasus.
Lonjakan di Samarinda dipicu kepulangan anggota TNI dan Polri dari penugasan di Papua. Skrining kesehatan bagi pendatang dari luar daerah kini diperketat untuk mencegah terbentuknya rantai penularan baru.
"Langkah skrining kesehatan secara intensif bagi pendatang dari luar daerah diperketat guna mencegah terbentuknya rantai penularan baru," ujarnya.
Pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara di Sepaku turut memengaruhi perubahan lingkungan yang berdampak pada perkembangan nyamuk Anopheles, vektor penular malaria. Perubahan kawasan hutan menjadi perkotaan hijau yang tertata justru dinilai dapat menekan populasi nyamuk.
Pemerintah Provinsi Kaltim mengintegrasikan layanan medis di 188 puskesmas serta memperkuat pengawasan lapangan. Target eliminasi malaria di wilayah ini dikebut tuntas sebelum tahun 2030.
Koordinasi lintas lembaga dan edukasi masyarakat terus diperkuat sebagai bagian dari upaya mewujudkan lingkungan sehat serta bebas malaria.