PENAJAM — Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang ditopang proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dinilai masih timpang dengan kondisi riil masyarakat. Ketua Komisi II DPRD PPU, Thohiron, menyoroti daya beli warga yang justru melemah di tengah hiruk-pikuk pembangunan megaproyek nasional tersebut.
Menurut Thohiron, data makro menunjukkan tren positif, namun realitas di lapangan berkata lain. Masyarakat merasakan beban ekonomi yang semakin berat karena harga kebutuhan pokok terus merangkak naik.
Inflasi Tergerus, Rp 100 Ribu Tak Cukup untuk Belanja Bulanan
Thohiron memberikan ilustrasi konkret mengenai penurunan daya beli masyarakat PPU saat ini. Dengan uang yang sama, jumlah barang yang bisa dibawa pulang dari pasar jauh lebih sedikit dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Sekarang coba bawa Rp100 ribu ke pasar, barang yang didapat tidak sebanyak dulu. Ini menunjukkan tekanan inflasi kita cukup tinggi,” ujar Thohiron, Sabtu (29/8/2026).
Pernyataan ini menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dirasakan secara agregat belum berbanding lurus dengan kesejahteraan individu. Sektor riil seperti perdagangan dan jasa di sekitar IKN memang tumbuh, tetapi belum mampu mengangkat daya beli masyarakat secara menyeluruh.
APBD 2027 Rp 1,58 Triliun, DPRD Minta Belanja Daerah Lebih Tepat Sasaran
Menghadapi kondisi fiskal yang terbatas, DPRD PPU mendesak pemerintah daerah untuk lebih cermat dalam mengalokasikan anggaran. Rancangan APBD 2027 yang berada di kisaran Rp 1,58 triliun harus difokuskan pada program yang berdampak langsung pada perekonomian warga.
“Pemda harus lebih jeli menggunakan anggaran. Jangan sampai uang daerah habis dibelanjakan, tetapi tidak memberikan dampak terhadap pertumbuhan ekonomi,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.
Setiap rupiah yang dibelanjakan dari APBD diminta memiliki multiplier effect yang jelas. Program-program yang manfaat ekonominya tidak terukur sebaiknya dievaluasi ulang agar tidak menjadi beban fiskal tanpa hasil nyata.
Keterbatasan Fiskal, Pemkab PPU Didorong Cari Sumber Pembiayaan Lain
Thohiron menilai APBD tidak bisa lagi menjadi satu-satunya tumpuan pembangunan di PPU. Pemerintah daerah perlu mencari sumber pembiayaan alternatif untuk menutup celah fiskal yang ada.
Salah satu langkah strategis yang disarankan adalah memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat. Mengingat posisi PPU yang menjadi wilayah penyangga IKN, peluang untuk menarik program dan dukungan anggaran dari pusat dinilai masih sangat terbuka lebar.
“Pak Bupati juga sudah berupaya keras. Kami beberapa kali ikut mencari program dari pemerintah pusat yang memungkinkan untuk dibawa ke daerah,” tuturnya.
Langkah ini dinilai krusial agar pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi tetap berjalan di tengah keterbatasan APBD. Dengan begitu, anggaran daerah yang ada bisa lebih difokuskan pada program-program perlindungan sosial dan penguatan daya beli masyarakat.
