KALIMANTAN TIMUR — Kecaman itu disampaikan Prabowo di hadapan para pimpinan lembaga negara, menteri Kabinet Merah Putih, serta anggota DPR dan DPD. Ia menyayangkan masih adanya praktik curang di tengah upaya pemerintah menghadirkan program strategis bagi pemenuhan gizi anak sekolah. Sikap tegas ini menjadi sinyal keras bagi aparat penegak hukum untuk menindak tanpa kompromi setiap bentuk penyimpangan.
Kata "Biadab" dan Standar Etika Pejabat Publik
Prabowo secara eksplisit menggunakan diksi tegas untuk menggambarkan para koruptor MBG. Ia menilai tindakan tersebut bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan pengkhianatan terhadap amanat rakyat.
"Biadab," ujar Presiden Prabowo dalam pidatonya, Jumat (14/8). Ia menambahkan, oknum tersebut tidak layak mendapat penghormatan karena dianggap telah kehilangan nilai kemanusiaan.
Pernyataan ini keluar di tengah pengawasan ketat Badan Gizi Nasional (BGN) dan kejaksaan terhadap pelaksanaan MBG di berbagai daerah. Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan sejumlah tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan jasa katering yang merugikan negara hingga miliaran rupiah.
Tekanan Publik dan Target Bersih-Bersih 2026
Eskalasi pernyataan presiden ini dinilai pengamat sebagai respons atas meningkatnya resistensi publik terhadap penyelewengan dana sosial. Program MBG yang menyasar 82,9 juta penerima manfaat membutuhkan pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk melakukan audit menyeluruh terhadap rantai pasok dan distribusi MBG. Ia mengingatkan bahwa dana yang digunakan berasal dari uang rakyat, sehingga setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan secara ketat.
Langkah presiden ini sekaligus menjawab kritik yang menyebut pengawasan program berjalan lamban. Dengan adanya pernyataan tegas di forum kenegaraan tertinggi, aparat penegak hukum kini memiliki legitimasi politik yang kuat untuk mempercepat proses penyidikan.
Dampak Terhadap Kepercayaan Publik dan Kinerja Pemerintah
Sidang tahunan kali ini menjadi panggung bagi Prabowo untuk mengirim pesan bahwa pemerintahannya serius memberantas kebocoran anggaran. Pernyataan keras tersebut diharapkan mampu memulihkan kepercayaan publik yang sempat terusik oleh pemberitaan miring mengenai pengelolaan MBG.
Ke depan, pengawasan partisipatif dari masyarakat dan media akan menjadi kunci keberhasilan program. Pemerintah berjanji membuka akses informasi seluas-luasnya terkait penggunaan anggaran MBG, termasuk rilis berkala realisasi penyaluran di tiap provinsi.
Konsekuensi hukum bagi para pelaku pun dijamin berjalan sesuai aturan yang berlaku. Mereka yang terbukti bersalah akan dijerat dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dengan ancaman hukuman maksimal serta kewajiban mengembalikan kerugian negara.
