SAMARINDA — Status sebagai lumbung migas dan batu bara tak otomatis membuat kas daerah di Kalimantan Timur longgar. Sejumlah kabupaten justru harus menahan laju belanja lantaran dana transfer dari pusat belum masuk sesuai porsi yang ditetapkan, Rabu (12/8/2026).
Di Kutai Kartanegara, angka kekurangan bayar yang diklaim mencapai Rp 3,6 triliun menjadi ganjalan utama. Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menegaskan pihaknya tidak mempersoalkan metode perhitungan yang dipakai pemerintah pusat, melainkan konsistensi realisasi pembayaran.
"Yang kita tunggu itu konsistensi. Pusat itu harus berdasarkan yang memang menjadi hak kita," ujarnya dikutip dari Tribun Kaltim.
Indikator Sudah Jelas, Realisasi Berbeda
Menurut Sunggono, besaran DBH sebenarnya telah ditentukan berdasarkan indikator objektif seperti volume produksi, harga komoditas, dan regulasi yang berlaku. Persoalannya, angka yang sudah disepakati itu tidak berbanding lurus dengan arus kas yang masuk ke daerah.
"Masalahnya kan angkanya sudah ada, cuma realisasi fisik uangnya yang tidak sesuai dengan yang kita butuhkan, sesuai dengan harapan kita," jelasnya.
Kukar selama ini mengandalkan DBH dari sektor minyak dan gas bumi serta batu bara sebagai penyangga utama penerimaan daerah. Ketika transfer tersendat, ruang fiskal untuk membiayai operasional dan pembangunan ikut menyempit.
Paser Juga Terdampak, Bukan Kasus Tunggal
Kondisi serupa terjadi di Kabupaten Paser. Wakil Bupati Paser, Ikhwan Antasari, menyebut kekurangan dana transfer di wilayahnya menembus angka Rp 825 miliar. Ia menambahkan, persoalan ini bukan hanya dialami Kukar dan Paser, melainkan juga sejumlah kabupaten lain di Kalimantan Timur.
Ketimpangan antara hak yang dihitung dan realisasi yang diterima ini memaksa pemerintah daerah untuk memutar haluan. Sejumlah program pembangunan fisik yang semula direncanakan akhirnya ditunda, sementara belanja operasional aparatur harus disesuaikan agar kas tidak jebol.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan mengenai jadwal pencairan sisa dana transfer untuk kedua daerah tersebut. Pemkab Kukar dan Paser berharap ada kepastian agar perencanaan anggaran tahun berjalan tidak semakin terganggu.
