KALIMANTAN TIMUR — Persoalan air di industri pertambangan tak lagi bisa dikesampingkan. Laporan global yang dirilis International Council on Mining and Metals (ICMM) pada akhir Juli 2026 menegaskan: kelangkaan air, banjir, dan kekeringan kini menentukan kelangsungan operasional tambang di seluruh dunia, termasuk Indonesia.
Studi yang dikembangkan bersama Institute for Sustainable Futures, University of Technology Sydney ini memotret 12.000 fasilitas tambang, smelter, dan pabrik pengolahan di 148 negara. Hasilnya, 38 persen fasilitas berada di cekungan dengan persaingan air tinggi atau wilayah kering. Sementara 27 persen lainnya terpapar risiko kekeringan parah.
Indonesia Darurat Banjir di Kawasan Tambang
Data ICMM menempatkan Indonesia pada posisi memprihatinkan. Sebanyak 163 fasilitas pertambangan dan logam di dalam negeri terpapar risiko banjir tinggi, dengan tingkat paparan 32 persen—angka tertinggi dibandingkan kawasan pertambangan mana pun di dunia. Angka ini jauh melampaui rata-rata Asia yang berada di 21 persen dan rata-rata global 14 persen.
Fenomena ini bukan sekadar statistik. Di Sulawesi, ledakan industri nikel membawa dampak nyata: sungai meluap di Morowali Utara akibat perubahan bentang alam di hulu, mata air warga berubah menjadi lumpur di Konawe Kepulauan, dan nelayan pesisir kehilangan akses laut yang bersih. Sementara di Kalimantan, banjir datang lebih sering dan kemarau terasa lebih menyiksa bagi warga sekitar konsesi tambang.
Lubang Tambang yang Menjadi Sumber Kehidupan Baru
Namun, ada sisi lain yang patut dicermati. Di Desa Loa Ulung, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, warga sejak 2020 memanfaatkan danau bekas tambang batubara untuk perikanan air tawar dan wisata air yang dikelola kelompok masyarakat. Transformasi ini membuktikan bahwa lubang bekas tambang bisa menjadi aset ekonomi jika dikelola dengan benar.
Kendati demikian, ancaman air asam tambang tetap mengintai. Oksidasi mineral sulfida yang tersingkap saat penambangan dapat menghasilkan air dengan tingkat keasaman ekstrem. Sejumlah peneliti kini mengembangkan solusi berbasis alam, seperti lahan basah buatan yang memanfaatkan tanaman air dan mikroalga untuk menetralkan air asam tambang secara pasif sebelum dilepas ke lingkungan.
Lima Langkah yang Tidak Bisa Ditunda
ICMM mencatat 66 persen fasilitas tambang dunia terpapar risiko tinggi pada setidaknya satu indikator air, dan 5 persen menghadapi risiko ganda pada tiga indikator sekaligus. Wilayah compound exposure tersebar di Amerika Serikat bagian barat, Chile, Peru, Afrika selatan, Cina utara, India tengah, dan Australia barat.
Bagi perusahaan tambang Indonesia, setidaknya ada lima langkah yang tidak bisa ditunda. Pertama, memetakan risiko air di tingkat daerah tangkapan sebelum operasi berjalan. Kedua, membuka data pemantauan kualitas dan kuantitas air secara transparan kepada masyarakat—ketegangan dengan warga sering kali berakar pada absennya informasi yang bisa dipercaya.
Ketiga, memperlakukan pengelolaan air asam tambang sebagai bagian inti rencana tambang, bukan tambahan di akhir masa operasi. Keempat, merancang perencanaan pascatambang sebagai perencanaan air sejak hari pertama. Kelima, membangun kolaborasi tata ruang dan tata air lintas-pemangku kepentingan di tingkat wilayah, karena perusahaan tambang bukan satu-satunya pengguna air di suatu daerah aliran sungai.
Air kini telah menyatu ke dalam neraca keuangan perusahaan tambang. Risiko yang tidak dikelola bisa berubah menjadi penundaan izin, gangguan rantai pasok, kenaikan biaya operasi, hingga konflik sosial yang berkepanjangan. Di Sulawesi, Kalimantan, dan Halmahera, batas-batas alam itu sudah mulai terlihat. Pertanyaannya, seberapa cepat industri pertambangan Indonesia mau mengelolanya sebagai isu strategis, bukan sekadar kepatuhan regulasi.
