BALIKPAPAN — Pemerintah Kota Balikpapan memastikan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan berhenti pada pembagian makanan saja. Pemkot berencana mengevaluasi dampak program berskala nasional itu terhadap tumbuh kembang, stamina, hingga prestasi akademik para siswa di sekolah.
Wakil Wali Kota Balikpapan, Bagus Susetyo, mengatakan pengukuran dampak ini penting dilakukan agar manfaat program yang didanai Badan Gizi Nasional (BGN) tersebut bisa terlihat secara konkret di lapangan.
“Apakah manfaat itu dirasa sekali oleh anak-anak kita, pertumbuhan, berat badan, tinggi badan, kemudian juga kesehatan selama bersekolah, terus yang paling penting lagi apakah prestasinya juga meningkat,” kata Bagus, Senin (7/9/2026).
Pemkot mendorong setiap sekolah memiliki laporan perkembangan peserta didik setelah memperoleh MBG. Laporan itu akan menjadi dasar untuk melihat perubahan kondisi siswa, mulai dari fisik hingga kemampuan mengikuti pelajaran.
Beberapa indikator yang menjadi perhatian meliputi berat badan, tinggi badan, stamina, kondisi kesehatan selama pembelajaran, serta potensi perubahan prestasi akademik. Meski begitu, Bagus menegaskan mekanisme ini tidak boleh menambah beban administratif guru atau kepala sekolah.
“Intinya tidak membebani kepala sekolah atau guru sekolah, tapi paling tidak setiap sekolah ada contoh untuk laporan perkembangan mengenai makan bergizi gratis ini terhadap perkembangan stamina, perkembangan tumbuh kembang anak-anak kita,” terang Bagus.
Rencana evaluasi tersebut dibahas Pemkot bersama BGN setelah melakukan tindak lanjut kunjungan lapangan ke sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Balikpapan. Dalam pembahasan itu, Pemkot meminta informasi perkembangan dapur MBG yang telah beroperasi, dapur yang masih proses, serta jumlah penerima manfaat.
Bagus mengungkapkan, per 17 Agustus 2026 jumlah penerima manfaat MBG di Balikpapan baru sekitar 82.000 orang. Jumlah itu masih jauh dari total sasaran yang mencapai hampir 194.000 siswa dan kelompok 3B.
“Yang harus menerima manfaat hampir 194.000 siswa, kemudian 3B. Tetapi sampai dengan 17 Agustus kemarin datanya baru 82.000. Jadi baru 42,57 persen manfaat yang bisa diberikan BGN terhadap siswa sekolah yang ada di Kota Balikpapan,” ujarnya.
Saat ini terdapat 36 SPPG yang telah beroperasi di Balikpapan. Dua dapur lainnya berstatus suspend dan 10 dapur masih dalam proses pemenuhan persyaratan. Sejumlah calon dapur lain masih menunggu keputusan BGN pusat.
Bagus menyebut salah satu kendala perluasan cakupan adalah penghentian sementara penambahan dapur baru pasca pergantian pimpinan di tingkat BGN. Pemkot berencana menyurati pemerintah pusat agar kebijakan moratorium itu ditinjau kembali, terutama untuk wilayah dengan angka stunting tinggi.
“Kita akan membuat surat karena kita ingin di daerah yang stunting maksimal itu kita berikan, supaya moratorium itu bisa dicabut, sehingga bisa lebih besar atau lebih banyak lagi siswa yang mendapatkan manfaat,” jelasnya.
Dengan evaluasi dampak dan perluasan cakupan ini, Pemkot Balikpapan berharap MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan pangan siswa, tetapi juga terbukti meningkatkan kualitas tumbuh kembang dan proses pendidikan anak.