BALIKPAPAN — Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono angkat bicara terkait pengibaran bendera merah-kuning-biru yang disebut Bendera Borneo di Samarinda dan sejumlah wilayah Kalimantan. Dia menegaskan aksi tersebut tidak serta-merta menunjukkan keinginan warga untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Menurut Krido, bendera itu lebih merepresentasikan identitas masyarakat sekaligus menjadi medium untuk menyuarakan kebutuhan pembangunan di berbagai daerah di Kalimantan. Dia menyebut warga yang mengibarkan bendera tersebut tetap berpegang pada NKRI dan Merah Putih.
"Sebetulnya pembentangan bendera itu bendera identitas. Contoh mereka menyebutkan bendera Dayak, Borneo. Tapi mereka sebetulnya tetap NKRI, mereka tetap Merah Putih," kata Krido di Balikpapan, Selasa (18/8/2026).
Aspirasi Pembangunan di Balik Simbol Identitas
Krido menjelaskan, aspirasi yang disampaikan masyarakat berkaitan erat dengan kebutuhan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan akses lain yang mempermudah aktivitas harian. Dia menilai pengibaran bendera tersebut merupakan bentuk protes agar perhatian pemerintah terhadap wilayah mereka meningkat.
"Bukan karena mereka mengibarkan (bendera) terus mereka tidak NKRI. Tidak. Mereka tetap Merah Putih. Cuma identitas mereka, mereka menginginkan untuk mendapatkan perbaikan-perbaikan," ujarnya.
TNI bersama unsur pemerintah dan masyarakat, lanjut Krido, terus melakukan pendekatan untuk memahami aspirasi tersebut. Komunikasi dilakukan melalui berbagai kegiatan agar persoalan yang disampaikan warga bisa dicarikan jalan keluarnya secara bersama-sama.
"Kami juga sudah terus di lapangan dengan mereka semuanya, dengan ngopi dan sebagainya, untuk bagaimana mewujudkan apa yang mereka inginkan sebagai bagian daripada kita semuanya," katanya.
Oknum yang Sempat Diklarifikasi, Hasil Pendalaman TNI
Krido membenarkan adanya pihak atau oknum yang telah diklarifikasi terkait penyebaran maupun pengibaran bendera tersebut. Hasil pendalaman sementara menunjukkan tindakan itu lebih merupakan bentuk penyampaian aspirasi, bukan gerakan mendirikan negara baru.
"Sudah kita dalami. Ya, mereka hanya wujud mungkin protes untuk mereka mendapatkan aktualisasi dari aspirasi mereka saja," kata Krido.
Dia menegaskan, tidak ada indikasi dari pendalaman tersebut bahwa masyarakat yang mengibarkan bendera Borneo bermaksud memisahkan diri dari Indonesia. "Tapi bukan berarti mereka menginginkan lepas dari NKRI dan ingin mendirikan negara sendiri. Tidak. Hanya protes internal mereka terkait itu semuanya," tegasnya.
Sejarah Dajak Besar dan Makna Bendera Merah-Kuning-Biru
Bendera dengan warna merah, kuning, dan biru memang memiliki latar belakang sejarah di Kalimantan. Kajian sejarah mencatat, wilayah Daerah Otonomi Dajak Besar pernah menjadi daerah otonom pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan kemudian berada dalam struktur Republik Indonesia Serikat.
Dalam konteks tersebut, warna merah-kuning-biru dikaitkan dengan Dajak Besar yang bukan negara merdeka, melainkan daerah yang pernah memperoleh status otonomi pada masa transisi politik Indonesia. Wilayah itu kemudian dibubarkan dan kembali menjadi bagian dari struktur pemerintahan Republik Indonesia.
Karena latar sejarah itu, simbol merah-kuning-biru kembali muncul dalam pembicaraan mengenai identitas masyarakat Dayak dan Kalimantan. Dalam pernyataan masyarakat adat yang diberitakan sebelumnya, bendera tersebut disebut sebagai identitas budaya, bukan simbol pemberontakan.
Pangdam: Belum Ada Potensi Melepaskan Diri
Krido meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan hanya berdasarkan simbol yang digunakan. Dia menilai aspirasi mengenai pembangunan perlu disampaikan dan dibicarakan melalui ruang komunikasi yang konstruktif.
"Memang belum ada potensi untuk mengarah ke melepaskan diri," kata Krido.
Dia pun mengajak masyarakat di Kalimantan untuk menjaga persatuan dan bersama-sama mengawal pembangunan. "Kita sama-sama harus bisa berbuat yang terbaik untuk bangsa ini," ujarnya.
Krido mengakui pembangunan tidak mungkin dirasakan secara merata dan cepat di seluruh wilayah. Namun, pemerintah dan aparat berkomitmen memberikan perhatian terhadap aspirasi masyarakat di wilayah yang membutuhkan pembangunan.
"Dan akan mendapatkan hal yang sama atau perhatian dari kita. Kita terus berupaya bersama-sama dengan komponen masyarakat untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan," ujarnya.
