PENAJAM PASER UTARA — Jalan Waru-Bangun Mulyo di Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi ruas pertama yang pendanaannya bersumber dari dana bagi hasil (DBH) kelapa sawit. Kepala Bidang Bina Marga Dinas PUPR Kabupaten Penajam Paser Utara, Petriandy Ponganton Pasulu, menyebut proyek senilai Rp 1,8 miliar itu kini telah masuk tahap kontrak dan siap dieksekusi pada tahun ini.
Langkah ini diambil lantaran posisi keuangan pemerintah kabupaten yang terbatas. Skema pembiayaan dari DBH sawit dinilai menjadi salah satu celah untuk tetap menggerakkan perbaikan akses warga tanpa harus menunggu anggaran murni dari APBD.
Selain mengandalkan DBH kelapa sawit, Pemkab Penajam Paser Utara juga mengajukan usulan pendanaan ke pemerintah pusat melalui aplikasi Sinergitas Transparansi Integrasi Akuntabel (SITIA) milik Kementerian Pekerjaan Umum. Total estimasi biaya yang diajukan mencapai Rp 100 miliar untuk tiga ruas jalan strategis.
Ketiga ruas yang diusulkan tersebut adalah Simpang Bere-bere–Tanjung Tengah–Saloloang, Simpang Sotek–Mariango, serta Gunung Intan–Gunung Makmur. Dinas PUPR setempat berkoordinasi dengan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Kalimantan Timur untuk mengawal proses pengusulan hingga tahap berikutnya.
Usulan yang telah lolos persetujuan administrasi itu kini memasuki tahap verifikasi Kementerian PU. Jika disetujui, pendanaan bakal mengalir melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, yang memang dirancang untuk mempercepat penanganan ruas jalan kabupaten/kota.
“Berbagai skema pendanaan kebutuhan pembangunan jalan dilakukan, salah satunya dari DBH kelapa sawit,” ujar Petriandy di Penajam, Jumat (pekan ini).
Ruas jalan Tunan disebut-sebut menjadi contoh yang pernah mendapat penanganan lewat skema aplikasi SITIA sebelumnya. Keberhasilan itu menjadi pijakan Dinas PUPR untuk kembali mengusulkan ruas-ruas lain yang membutuhkan perbaikan.
Perhatian terhadap infrastruktur jalan di Penajam Paser Utara tidak lepas dari posisi wilayah ini yang berbatasan langsung dengan Ibu Kota Nusantara (IKN). Mobilitas logistik dan warga yang meningkat menuntut kualitas jalan kabupaten ikut membaik, bukan hanya jalan nasional di sekitar kawasan inti pemerintahan.
Dengan adanya tambahan pembiayaan dari DBH sawit dan potensi dana pusat, Pemkab berharap penanganan jalan bisa lebih cepat dibandingkan mengandalkan satu sumber pendapatan saja. Namun, kepastian realisasi usulan Rp 100 miliar itu masih menunggu hasil verifikasi Kementerian PU.