SAMARINDA — Rencana pengalihan pembiayaan guru P3K dari pemerintah daerah ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mendapat dukungan penuh dari DPRD Kalimantan Timur. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menilai kebijakan ini menjadi solusi nyata mengurangi tekanan fiskal daerah.
Selama ini, APBD Kaltim menanggung gaji ribuan tenaga pendidik berstatus P3K. Dengan adanya pengalihan ini, ruang fiskal daerah pun menjadi lebih longgar.
“Kalau kita sih terus terang itu tidak ada masalah. Justru malah kita berterima kasih, pengalihan pembiayaan P3K menjadi beban APBN,” ujar Darlis, Rabu (26/8/2026).
Darlis menjelaskan, kebijakan ini tidak hanya berhenti pada persoalan anggaran. Pengalihan status pembiayaan ke pusat juga membuka peluang bagi para guru P3K untuk mengikuti seleksi Aparatur Sipil Negara (ASN).
Dengan demikian, guru yang selama ini berstatus kontrak memiliki kesempatan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melalui mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Kesepakatan ini merupakan salah satu hasil rapat koordinasi lintas kementerian bersama pimpinan DPR RI.
Langkah tersebut menjadi bagian dari penataan status guru P3K dan PNS secara nasional yang selama ini dinilai tumpang tindih.
Politisi asal daerah pemilihan Kaltim ini berharap kebijakan tersebut memberikan kepastian status bagi para pendidik. Ia juga mendorong agar dampaknya dirasakan langsung pada peningkatan kesejahteraan dan kualitas pendidikan di Bumi Etam.
“Kami berharap dengan adanya kepastian ini, para guru bisa lebih fokus mengajar dan meningkatkan mutu pendidikan di daerah,” imbuhnya.
Kendati demikian, implementasi kebijakan pengalihan pembiayaan ini masih menunggu terbitnya payung hukum resmi dari pemerintah pusat. Pemerintah saat ini terus mendorong percepatan penyelesaian status kepegawaian guru yang menjadi perhatian serius DPR RI serta Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Para guru P3K di Kalimantan Timur pun diimbau bersabar dan terus mempersiapkan diri menghadapi skema seleksi yang akan diumumkan kemudian. Kepastian regulasi menjadi kunci utama agar proses pengalihan ini berjalan transparan dan akuntabel.