BONTANG — Pelabuhan Industri Bontang Lestari tak hanya dirancang sebagai infrastruktur logistik biasa. Pemkot Bontang membidik posisi strategis kota ini yang berada di jalur ALKI II, jalur pelayaran internasional yang menghubungkan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia.
“Kami ingin pelabuhan ini menjadi simpul distribusi yang efisien, bukan sekadar tempat bongkar muat,” ujar pejabat Pemkot Bontang dalam keterangan resmi yang dikutip baru-baru ini.
ALKI II merupakan jalur perdagangan laut paling sibuk di Indonesia bagian timur. Kapal-kapal kontainer dari Australia, Filipina, hingga Jepang melintas setiap hari. Selama ini, Bontang yang punya pelabuhan alami dalam hanya melayani kebutuhan industri migas dan pupuk milik PT Pupuk Kaltim serta PT Badak NGL.
Dengan hadirnya pelabuhan baru, Pemkot ingin menangkap nilai tambah dari lalu lintas kapal yang lewat. Mulai dari layanan bunker (pengisian bahan bakar), perbaikan kapal kecil, hingga transit kargo general dan komoditas unggulan daerah seperti batu bara dan hasil perkebunan.
Pematangan konsep tidak hanya berhenti pada desain dermaga. Pemkot juga mengkaji akses jalan dari kawasan industri menuju pelabuhan agar tidak macet dan mampu menampung truk logistik. “Infrastruktur darat harus siap sebelum dermaga beroperasi, kalau tidak, justru jadi bottleneck,” tambah sumber yang sama.
Rencana ini sejalan dengan visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang mendorong pembangunan pelabuhan-pelabuhan pengumpul (feeder port) untuk mendukung Ibu Kota Nusantara (IKN). Bontang, yang berjarak sekitar 100 kilometer dari IKN, diproyeksikan menjadi pintu gerbang logistik bagi kawasan penyangga.
Bagi warga Bontang, proyek ini berarti lebih banyak pilihan pekerjaan di luar sektor migas. UMKM lokal yang bergerak di bidang katering, transportasi, dan pergudangan juga diprediksi ikut menggeliat. “Kami harap pelabuhan ini bisa memicu pertumbuhan kawasan ekonomi baru di sekitar lokasi,” kata perwakihan Dinas Perhubungan Kota Bontang.
Pemkot masih menyelesaikan kajian kelayakan dan skema pendanaan. Opsi kerja sama dengan BUMN pelabuhan atau investasi swasta lewat skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) menjadi pilihan utama. Target pembangunan fisik dijadwalkan mulai tahun depan jika kajian tuntas.