PENAJAM — Andi Muhammad Yusuf menyatakan sikap politiknya terhadap proyek Pelabuhan Nenang yang tengah berjalan di wilayah Penajam Paser Utara. Menurutnya, status program strategis nasional (PSN) membuat proyek tersebut otomatis berada dalam kendali evaluasi pemerintah pusat. Pengawasan di tingkat provinsi dan kabupaten disebut sebagai lapisan kontrol tambahan yang melekat pada proyek berskala besar.
Pernyataan itu disampaikan Andi di Penajam, Selasa (17/11/2026), merespons perkembangan pembangunan pelabuhan yang menjadi salah satu proyek prioritas di Kalimantan Timur. Ia meyakini proyek berstatus PSN telah melewati tahapan perencanaan dan evaluasi yang ketat sebelum masuk tahap konstruksi.
Kewenangan DPRD Bergantung pada Sumber Anggaran
Soal pembebasan lahan, Andi menjelaskan bahwa keterlibatan DPRD tidak serta-merta otomatis. Mekanisme pembiayaan menjadi penentu utama apakah legislatif masuk ke ranah pembahasan atau cukup menjalankan fungsi pengawasan.
Jika pembebasan lahan menggunakan dana APBD, pembahasan wajib melibatkan DPRD. Namun bila pembiayaan dan pengadaan lahan tidak menyentuh anggaran daerah, peran DPRD terbatas pada fungsi pengawasan sesuai kewenangan.
"Apabila proses pembebasan lahan membutuhkan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), maka pembahasannya perlu melibatkan DPRD," ujar Andi.
Ia menambahkan, konsultasi dengan DPRD menjadi keharusan ketika dana APBD dipakai untuk pembebasan lahan. Ketentuan itu, menurutnya, bagian dari mekanisme pengelolaan keuangan daerah yang tidak bisa dilewati.
Koordinasi Tiga Tingkat Pemerintahan Jadi Kunci
Andi menilai koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten menentukan kelancaran proyek Pelabuhan Nenang. Sinergi tiga tingkat itu disebutnya penting agar tahapan pembangunan tidak tersendat di lapangan.
Pemerintah daerah juga diminta memastikan informasi soal tahapan proyek tersampaikan jelas ke masyarakat. Keterbukaan informasi dinilai mengurangi potensi salah paham warga soal rencana pembangunan di sekitar pelabuhan.
"Saya yakin juga kalau umpama itu pekerjaan strategis nasional, pasti sudah dievaluasi oleh pemerintah pusat dan dikontrol oleh pemerintah provinsi dan kabupaten," kata Andi.
Harapan Manfaat Nyata bagi Warga PPU
Keberadaan Pelabuhan Nenang diharapkan mendorong pembangunan wilayah dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat Penajam Paser Utara. Andi menekankan proyek strategis di daerahnya harus berdampak nyata pada perkembangan wilayah, bukan sekadar proyek berskala besar di atas kertas.
Pengawasan pelaksanaan pembangunan diminta tetap memperhatikan ketentuan dan kepentingan masyarakat sekitar. Andi berharap proyek berjalan sesuai rencana pemerintah pusat dengan koordinasi dan pengawasan yang berjalan pada kewenangan masing-masing.