TENGGARONG — Aksi ini berlangsung sehari setelah peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Para mahasiswa menilai situasi ini ironis karena Kukar justru dikenal sebagai salah satu daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia.
Koordinator Lapangan aksi, Dianur Sandi, menyampaikan kritiknya di depan kantor PLN. Ia menegaskan bahwa keluhan yang disuarakan merupakan akumulasi aspirasi warga yang dihimpun BEM melalui layanan pengaduan.
“Belum merdeka dari ketidakadilan, belum merdeka dari pejabat PLN yang tidak berempati, belum merdeka dari pemadaman listrik bergilir,” ujar Sandi saat berorasi.
Kontribusi Energi Besar, Pasokan Listrik Dipertanyakan
Sandi mempertanyakan alasan pemadaman di tengah besarnya kontribusi Kukar terhadap sektor energi nasional. Ia mendesak pemerintah dan PLN memastikan kebutuhan listrik masyarakat setempat terpenuhi sebelum sumber daya alam daerah dikirim keluar.
“Sebelum kapal tongkang bermuatan batu bara meninggalkan Kukar, pihak terkait harus memastikan terlebih dahulu bahwa Kukar teraliri listrik dengan baik,” tegasnya.
Menurutnya, status sebagai daerah penghasil sumber daya energi seharusnya memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat, bukan malah mengalami gangguan pasokan listrik.
Keterbukaan Informasi Gangguan Jadi Sorotan Mahasiswa
Presiden BEM Unikarta, Zulkarnain, menyoroti minimnya penjelasan PLN mengenai penyebab pemadaman. Selama ini, kata dia, pihak PLN hanya menyebut gangguan internal dan eksternal tanpa detail yang memadai.
“Jika memang terjadi kerusakan sistem, harusnya pemadaman itu dirasakan secara keseluruhan. Tapi fakta yang terjadi di lapangan itu dilakukan secara bergilir,” kata Zulkarnain.
Ia meminta PLN membuka informasi mengenai lokasi gangguan, jenis kerusakan, hingga alasan diterapkannya pemadaman bergilir kepada publik.
Empat Tuntutan Mahasiswa kepada PLN
Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah tuntutan yang dirangkum dalam empat poin utama:
- Meminta keterbukaan dan klarifikasi terkait pemadaman listrik di wilayah Kukar.
- Meminta evaluasi terhadap keterlambatan penyampaian informasi pemadaman bergilir.
- Menuntut kompensasi bagi masyarakat yang mengalami kerugian akibat pemadaman.
- Meminta komitmen PLN untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.
Setelah menyampaikan aspirasi, mahasiswa diterima dalam dialog tertutup dengan pihak PLN. Dalam pertemuan itu, PLN menyatakan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Zulkarnain menegaskan bahwa pihaknya akan mengawasi realisasi komitmen tersebut. “Kami berharap itu bukan sekadar retorika penenang massa aksi, tapi benar-benar direalisasikan di lapangan,” tegasnya.
Dampak ke UMKM dan Aktivitas Ekonomi Warga
Mahasiswa menilai persoalan listrik tidak hanya menyangkut penerangan rumah tangga. Pemadaman bergilir disebut berdampak langsung pada kegiatan ekonomi, pelayanan publik, hingga keberlangsungan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang bergantung pada pasokan listrik.
Karena itu, kepastian pasokan listrik dan keterbukaan informasi saat terjadi gangguan dinilai sebagai bagian penting dari pelayanan publik yang harus dipenuhi oleh PLN ke depan.
