Sikka — Upaya pemenuhan air bersih bagi warga terdampak gempa di Pulau Palue, Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), dipercepat langsung oleh Menteri PU (Pekerjaan Umum) Dody Hanggodo. Langkah ini mencakup penyediaan air darurat sekaligus persiapan sumber air tambahan yang menyasar sekitar 7.000 warga di delapan desa.
Guncangan gempa berkekuatan magnitudo 7,7 yang terjadi pada 15 Agustus 2026 membuat kawasan Pulau Palue, yang berada di bagian utara Pulau Flores, menjadi salah satu wilayah terparah. Ketersediaan air bersih pun menjadi tantangan utama pascabencana.
Bagi Dody Hanggodo, pemenuhan kebutuhan air warga adalah prioritas yang tak bisa ditunda dalam proses pemulihan.
Kita pastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi sekarang, sekaligus kita siapkan sumber air yang dapat mendukung kebutuhan mereka dalam jangka panjang, kata Dody Hanggodo.
Tinjauan Langsung Dirjen SDA ke Titik Longsor dan Sumur Bor
Menindaklanjuti arahan Menteri PU Dody Hanggodo, Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PU Arnold Aristoteles Paplapna Ritiauw bersama jajaran melakukan peninjauan langsung ke Pulau Palue pada Selasa (18/8/2026). Turut hadir Bupati Sikka Juventus Kago dalam kunjungan tersebut.
Mereka memeriksa tiga dari sekitar 10 titik longsoran yang teridentifikasi serta mengecek kondisi sumur bor yang dibangun pada 2023. Sumur bor itu menjadi salah satu andalan layanan air masyarakat dengan kapasitas sekitar 1,8 liter per detik.
Untuk menjawab kebutuhan air darurat, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Nusa Tenggara II telah mengirim empat unit tandon air berkapasitas masing-masing 1.200 liter ke Pulau Palue.
Pasokan tambahan sedang disiapkan melalui survei geolistrik yang memetakan potensi sumber air tanah. Hasil survei tersebut akan menjadi acuan penentuan titik pengembangan sumber air baru agar masyarakat tak hanya bergantung pada sumber yang ada sekarang.
Pemulihan Infrastruktur Terdampak Lainnya
Di luar sektor air bersih, Kementerian PU turut mengidentifikasi kebutuhan perbaikan bangunan pengaman pantai sepanjang kurang lebih 250 meter di kawasan Maluriu.
Untuk memulihkan akses dan melindungi kawasan permukiman, Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) NTT menyiapkan satu unit excavator tipe PC 200 guna membersihkan material longsoran di sejumlah titik yang menghambat mobilitas masyarakat.
Kantor Camat Palue yang rusak akibat gempa juga menjadi sasaran perhatian Kementerian PU sebagai bagian dari upaya pemulihan fasilitas pelayanan publik.
Dengan serangkaian langkah tersebut, Kementerian PU memastikan penanganan Pulau Palue dilakukan bertahap dengan menempatkan pemenuhan kebutuhan dasar, khususnya air bersih, sebagai prioritas utama.
