TENGGARONG — Persoalan dana kurang bayar yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) memasuki babak baru. Bupati Kukar, Aulia Rahman Basri, mengungkapkan bahwa nilai dana yang belum ditransfer oleh pemerintah pusat tersebut diperkirakan mencapai Rp3 triliun, sebuah angka yang dinilai krusial bagi kelangsungan pembangunan di daerah.
Pernyataan itu disampaikan Aulia di sela-sela pertemuan para kepala daerah se-Kalimantan Timur, Rabu (5/8/2026). Dalam forum tersebut, isu fiskal daerah menjadi sorotan utama karena sejumlah kabupaten/kota menghadapi situasi serupa, meski dengan nominal yang berbeda.
Dua Masalah Fiskal yang Saling Berkaitan
Selain dana kurang bayar, Pemkab Kukar juga tengah menyoroti adanya dana lebih bayar yang nilainya diperkirakan mencapai Rp600 miliar. Aulia menegaskan, kedua persoalan ini harus segera mendapatkan kejelasan agar pemerintah daerah bisa menyusun perencanaan anggaran secara lebih terukur dan akurat.
"Sebagaimana yang kita ketahui, Kutai Kartanegara memiliki dana kurang bayar lebih kurang Rp3 triliun. Itu yang coba kita perjuangkan bersama," ungkap Aulia.
Ia menjelaskan, struktur keuangan daerah selama ini bertumpu pada tiga sumber utama: transfer dari pemerintah pusat, transfer dari pemerintah provinsi, dan pendapatan asli daerah (PAD). Ketika salah satu sumber utama, dalam hal ini transfer pusat, tidak mengalir optimal, maka ruang fiskal daerah otomatis menyempit.
Mengapa Audiensi ke Kemenkeu Menjadi Kunci?
Upaya memperjuangkan dana kurang bayar tidak berhenti pada diskusi antarkepala daerah. Pemkab Kukar bersama Pemprov Kaltim kini tengah menjalin komunikasi intensif dengan pemerintah pusat. Rencananya, akan dilakukan audiensi langsung dengan Kementerian Keuangan untuk mempercepat pencairan dana tersebut.
"Rencana kami adalah melakukan audiensi dengan Kementerian Keuangan sehingga apa yang menjadi hak masyarakat Kutai Kartanegara dapat segera diterima," kata Aulia.
Hingga saat ini, jadwal audiensi masih menunggu kepastian dari Gubernur Kalimantan Timur yang sedang memfasilitasi komunikasi dengan pemerintah pusat. "Sampai sekarang kami masih menunggu kabar dari Pak Gubernur. Mudah-mudahan dalam waktu dekat kami bisa menyampaikan secara langsung kondisi yang dihadapi daerah kepada Kementerian Keuangan," ucapnya.
Tak Hanya Menagih, Pemkab Kukar Juga Genjot PAD
Di tengah ketidakpastian transfer pusat, Pemkab Kukar tidak tinggal diam. Pemerintah daerah mulai mengevaluasi sejumlah sektor yang berpotensi meningkatkan pendapatan asli daerah. Dua di antaranya yang menjadi perhatian adalah penerimaan dari opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
"Tadi kami juga berdiskusi mengenai berbagai cara untuk mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki daerah. Mudah-mudahan langkah ini dapat menjadi solusi untuk memperkuat kemampuan fiskal daerah," tutur Aulia.
Langkah ini dinilai penting sebagai upaya diversifikasi sumber pendapatan, sehingga ketergantungan terhadap transfer dari pemerintah pusat bisa dikurangi secara bertahap. Dengan begitu, berbagai program pembangunan yang telah direncanakan tidak akan tersendat meski ada keterlambatan penyaluran dana dari pusat.
Bagi Pemkab Kukar, kepastian penyaluran dana kurang bayar bukan sekadar soal angka di atas kertas. Lebih dari itu, dana tersebut menentukan ruang gerak pemerintah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan dasar bagi masyarakat di wilayah yang kaya akan sumber daya alam tersebut.
