SAMARINDA — Pemerintah Kota Samarinda mengambil langkah efisiensi ekstrem dengan memangkas total belanja makan dan minum dinas yang tadinya mencapai Rp 98 miliar. Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi reformasi fiskal untuk memitigasi penurunan kemampuan anggaran daerah yang dipicu kondisi ekonomi global.
Wali Kota Samarinda Andi Harun menegaskan, pemerintah daerah tidak bisa lagi memaksakan seluruh belanja sesuai visi dan misi kepala daerah. Menurutnya, setiap keputusan harus berani diambil dan berpihak pada kepentingan rakyat.
"Tidak bisa kita paksakan semua belanja sesuai visi dan misi kepala daerah. Kita harus bisa menekan belanja, terutama yang bisa ditunda," ujarnya dalam Dialog Publik 'Membaca Potret Fiskal Kaltim 2027' yang digagas IKA PMII Kaltim di Samarinda, Minggu.
Anggaran Perjalanan Dinas Dipangkas Ekstrem Hingga Rp 7 Miliar
Selain memangkas belanja makan minum, Pemkot Samarinda juga mengevaluasi total kegiatan seremonial yang tidak mendesak. Anggaran perjalanan dinas pun diperketat secara drastis, dari sebelumnya yang besar menjadi hanya sekitar Rp 7 miliar.
Pengelolaan dana perjalanan dinas kini dipusatkan di Sekretariat Daerah. Setiap kepala dinas yang ingin melakukan perjalanan dinas wajib mendapat persetujuan langsung dari kepala daerah.
"Kalau ada kepala dinas yang mau melakukan perjalanan dinas, harus atas persetujuan kepala daerah langsung. Ini cara kita melakukan efisiensi ekstrem," urai Andi Harun.
Wali Kota Beri Contoh: Tolak Fasilitas Negara untuk Agenda Pribadi
Langkah penghematan ini dimulai dari diri sendiri. Sejak Januari hingga Agustus 2026, Andi Harun mengaku baru dua kali melakukan perjalanan dinas untuk agenda yang sangat mendesak. Bahkan saat diundang menjadi narasumber di luar daerah, ia memilih menggunakan dana pribadi dan menolak fasilitas negara.
"Saya pakai dana pribadi. Sebagai pimpinan, kita harus bisa memberikan contoh yang baik terlebih dahulu kepada jajaran," tuturnya.
Di tengah penghematan, Andi Harun menegaskan komitmennya memastikan uang rakyat kembali bermanfaat. Ia menekankan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang besar tidak ada artinya jika tidak dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
"Saya pastikan berdosa kalau APBD besar, tapi manfaatnya minim bagi masyarakat," tegasnya.
BUMD Dipacu Mandiri, Perjuangan ke Pusat Harus Berbasis Data
Selain menekan pengeluaran, Pemkot Samarinda memperkuat fondasi fiskal melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang saat ini berada di kisaran Rp 1,2 triliun. Andi Harun memacu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar mandiri dan menjadi kekuatan ekonomi baru, bukan beban APBD.
"BUMD tidak boleh lagi menjadi beban yang menyusu pada APBD, melainkan harus menghasilkan keuntungan bagi daerah," katanya. Ia mengklaim hampir seluruh BUMD Samarinda kini telah memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.
Dalam menjemput hak anggaran ke pemerintah pusat, Andi Harun meminta jajarannya membawa argumen dan data yang kuat, bukan sekadar keluhan politik. Pendekatan sains dan data bersama akademisi juga diterapkan dalam menyikapi isu dana kurang salur.
"Perjuangan ke pusat harus didasari platform yang jelas. Narasi yang dibawa harus didasari data yang valid sesuai kondisi objektif di lapangan, bukan sekadar narasi politik," tegasnya.
Anggota DPR RI: Kinerja Andi Harun Bisa Jadi Contoh Kepala Daerah Lain
Gagasan tersebut mendapat respons positif dari Anggota DPR RI Syafruddin. Ia menyatakan perjuangan terkait kepentingan fiskal daerah terus dilakukan di Jakarta, termasuk disampaikan langsung dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Menteri Keuangan.
Meski memahami kondisi APBN yang sedang dihadapi pemerintah pusat, Syafruddin mengapresiasi pilihan Andi Harun untuk melakukan mitigasi fiskal di tingkat daerah.
"Kinerja Wali Kota Samarinda patut diapresiasi, para kepala daerah di Kaltim bisa belajar dari apa yang dilakukan Wali Kota Samarinda saat ini," ujar Syafruddin.
Dialog yang dimoderatori Muhammad Khaidir ini juga menghadirkan akademisi Universitas Mulawarman (Unmul) Saipul Bahtiar serta Anggota Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP) Kaltim Sudarno, para aktivis PMII, tokoh masyarakat, dan sejumlah tamu undangan.
