BONTANG — Ketua Fraksi Gerindra DPRD Bontang, Sem Nalpa Mario Guling, menegaskan capaian pendapatan 98,49 persen menunjukkan keseriusan pemerintah mengelola penerimaan. Namun, ia mengingatkan struktur pendapatan masih rapuh. Selisih antara PAD dan pendapatan transfer dinilai masih sangat lebar.
Selisih PAD dan Dana Transfer Masih Lebar
“Pencapaian pemerintah sebesar 98,49 persen patut diapresiasi. Namun tetap menjadi perhatian kita bersama bahwa selisih besaran antara pendapatan asli daerah dengan pendapatan transfer masih cukup besar,” ujar Sem dalam rapat paripurna.
Fraksi Gerindra mendorong Pemerintah Kota Bontang lebih agresif menggali potensi PAD. Langkah yang disarankan meliputi optimalisasi aset daerah, peningkatan efektivitas pengelolaan sumber pendapatan, serta pengembangan sektor ekonomi yang berkontribusi langsung ke kas daerah.
BUMD Diminta Setor Lebih ke Kas Daerah
Selain optimalisasi aset, fraksi menyoroti peran Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai belum maksimal. Evaluasi kinerja perusahaan daerah dianggap penting agar penyertaan modal yang telah diberikan pemerintah dapat menghasilkan manfaat optimal bagi pendapatan daerah.
“Evaluasi berkelanjutan terhadap pendataan, penataan, efektivitas, dan transparansi pengelolaan aset daerah maupun sumber PAD lainnya harus terus dilakukan,” kata Sem.
Digitalisasi Administrasi untuk Tekan Kebocoran
Gerindra juga mendorong percepatan digitalisasi administrasi pelayanan dan sistem pembayaran. Langkah ini dinilai dapat meningkatkan transparansi, memperkuat pengawasan, sekaligus mengoptimalkan penerimaan daerah tanpa harus menaikkan tarif pajak atau retribusi.
Belanja Daerah Capai 93,1 Persen, SiLPA Tersisa 6,99 Persen
Pada sisi belanja, Fraksi Gerindra mengapresiasi realisasi anggaran yang mencapai 93,1 persen. Meski demikian, fraksi berharap belanja daerah ke depan lebih diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan daya beli, dan kesejahteraan warga.
Fraksi juga menyoroti masih adanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) sebesar 6,99 persen. Seluruh organisasi perangkat daerah diminta meningkatkan kualitas perencanaan dan penyerapan anggaran agar dana yang telah dialokasikan dapat dimanfaatkan secara maksimal.
12 Tahun Berturut-Turut Raih Opini WTP dari BPK
Dalam kesempatan yang sama, Gerindra mengapresiasi keberhasilan Pemerintah Kota Bontang mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK selama 12 tahun berturut-turut, sejak tahun anggaran 2014 hingga 2025.
“Kiranya raihan ini semakin mendorong kita untuk senantiasa terus melakukan perbaikan sebagaimana mestinya,” ujar Sem.
Komitmen Pengawasan APBD Berkelanjutan
Menutup pandangannya, Sem Nalpa menegaskan Fraksi Gerindra akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. “Fraksi Gerindra berkomitmen akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, sehingga APBD yang telah ditetapkan benar-benar sesuai dengan peruntukannya,” tutupnya.
