SAMARINDA — Fadly Imawan menyoroti pengelolaan pendidikan menengah di Kalimantan Timur yang menjadi kewenangan penuh pemerintah provinsi. Menurut politisi Partai Golkar itu, kewenangan atas SMA, SMK, dan SLB menuntut kerja lebih terukur dari Disdikbud Kaltim.
Keluhan yang masuk ke Komisi IV DPRD Kaltim datang langsung dari para tenaga pengajar. Persoalannya mencakup tiga hal: penempatan guru, distribusi insentif, dan kondisi fisik bangunan sekolah yang butuh penanganan segera.
Fadly menyebut pihaknya sudah meminta pembenahan atas seluruh keluhan tersebut. Ia menegaskan tanggung jawab penyelesaian ada di tangan Pemprov Kaltim, bukan pihak lain.
"Tentu kita di Komisi IV sudah meminta untuk pembenahan masalah ini, karena menjadi tanggung jawab Pemprov Kaltim untuk membenahi itu semua," ujar Fadly kepada Kaltim Post.
Penempatan guru menjadi sorotan karena menyangkut pemerataan tenaga pengajar antarwilayah. Distribusi insentif disebut pula sebagai persoalan yang belum tuntas, sementara sejumlah bangunan sekolah dinilai memerlukan perbaikan fisik.
Menurut Fadly, efektivitas sistem pendidikan bergantung pada seberapa cepat pemerintah merespons aspirasi di lapangan. Harapannya, Disdikbud Kaltim memprioritaskan perbaikan sarana sekaligus kesejahteraan tenaga pendidik.
Ia menilai fokus utama pengelolaan SMA, SMK, dan SLB harus diarahkan pada pemenuhan standar pendidikan. Standar itu mesti mengikuti harapan masyarakat dan kebutuhan daerah.
Komisi IV DPRD Kaltim berkomitmen mengawasi ketat proses pembenahan yang diminta. Pengawasan dilakukan agar seluruh kendala di lapangan bisa teratasi secara bertahap.
Belum ada keterangan dari Disdikbud Kaltim soal tenggat atau langkah konkret yang akan diambil menanggapi desakan tersebut. Komisi IV meminta persoalan penempatan guru, insentif, dan bangunan sekolah tidak dibiarkan berlarut.