Wali Kota Samarinda Andi Harun Belum Siapkan Regulasi Vape Usai Fatwa Haram MUI, Tunggu Kajian Yuridis dan Ekonomi

Penulis: Ridho Pratama  •  Selasa, 17 November 2026 | 05:16:01 WIB
Wali Kota Samarinda Andi Harun menyatakan pihaknya belum menyiapkan regulasi vape dan akan mempelajari salinan lengkap fatwa MUI terlebih dahulu.

SAMARINDA — Pemkot Samarinda memilih mempelajari salinan fatwa MUI secara utuh sebelum mengambil sikap resmi. Andi Harun menyebut pihaknya belum menentukan bentuk regulasi yang akan ditempuh, termasuk apakah fatwa tersebut akan diterjemahkan menjadi peraturan wali kota atau tidak.

Menurut Andi Harun, fatwa MUI dan peraturan wali kota berada dalam ranah hukum yang berbeda. Fatwa merupakan pandangan hukum dalam perspektif syariah, sedangkan peraturan wali kota adalah produk hukum positif yang punya konsekuensi mengikat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Mengapa Pemkot Samarinda Belum Terburu-buru Menerbitkan Aturan Vape

Andi Harun menegaskan, pembentukan peraturan tidak bisa hanya menjadikan fatwa sebagai satu-satunya pijakan. Pemerintah harus memastikan seluruh kajian yang menjadi dasar penyusunan regulasi telah matang, mulai dari aspek yuridis hingga sosiologis.

"Kita harus memikirkannya secara komprehensif. Dan kita harus yakini bahwa ketika peraturan ini dibuat, sebelumnya memastikan bahwa semua kajian, apakah itu kajian yuridisnya, kajian sosiologisnya, juga harus tuntas," jelasnya.

Regulasi yang disusun tanpa kematangan kajian, kata dia, justru berisiko menimbulkan persoalan saat diterapkan. Karena itu Pemkot tidak ingin membentuk aturan sebelum memahami secara menyeluruh substansi fatwa dan konsekuensi hukumnya.

"Karena kita tidak bisa hanya membacanya di berita tanpa melihat seluruh klausa isi utuh dari fatwa itu," ungkap Andi Harun.

Dampak ke Pedagang dan UMKM Jadi Pertimbangan

Selain aspek yuridis dan sosiologis, dampak ekonomi menjadi pertimbangan yang tidak bisa dikesampingkan. Andi Harun menyadari kebijakan yang menyentuh peredaran maupun penggunaan vape dapat berimplikasi terhadap kegiatan usaha, termasuk UMKM.

"Ya jadi kita tidak boleh tergesa-gesa terburu-buru, tapi kita harus dahului dengan melakukan kajian berbagai aspek," tegasnya.

Pemkot Samarinda juga membuka kemungkinan berkoordinasi dengan MUI Kota Samarinda serta elemen masyarakat lainnya. Langkah itu dinilai penting agar pemerintah tidak hanya memahami alasan keagamaan di balik penetapan fatwa, tetapi juga memetakan implikasinya bila ditindaklanjuti melalui kebijakan daerah.

Langkah Berikutnya: Pelajari Fatwa, Lalu Koordinasi

Andi Harun menyatakan pihaknya akan lebih dulu mencari salinan lengkap fatwa MUI sebelum mengoordinasikan tindak lanjut bersama sejumlah elemen masyarakat. Sampai tahap itu selesai, Pemkot Samarinda belum menetapkan arah regulasi vape di daerahnya.

"Saya mau cari dulu lengkapnya fatwanya baru nanti kami koordinasikan," kata Wali Kota Samarinda itu.

Dengan sikap tersebut, pembatasan vape di Samarinda belum akan masuk ke tahap penyusunan rancangan aturan dalam waktu dekat. Pemkot menempatkan kajian menyeluruh sebagai syarat utama sebelum fatwa MUI dibawa ke ranah kebijakan daerah.

Reporter: Ridho Pratama
Sumber: eksposkaltim.com This article was automatically rewritten by AI based on the source above without altering the facts of the original article.
Back to top