KALIMANTAN TIMUR — Otoritas Jasa Keuangan menegaskan peminjam yang memakai jasa joki gagal bayar pinjaman daring tetap tercatat gagal bayar di Sistem Layanan Informasi Keuangan. Kepala Eksekutif Pengawasan PVML OJK Agusman menyatakan praktik itu merugikan lender sekaligus memutus akses pembiayaan borrower di kemudian hari.
Agusman menyampaikan peringatan itu dalam keterangan tertulis, Senin (16/11/2026), menanggapi maraknya jasa joki galbay di tengah masyarakat. Menurut dia, riwayat gagal bayar tidak bisa dihapus dari SLIK hanya karena peminjam memakai perantara.
"Fenomena joki gagal bayar tidak hanya merugikan lender dan menekan kualitas pendanaan industri, tetapi juga merugikan borrower itu sendiri. Riwayat gagal bayar tetap tercatat dalam SLIK sehingga dapat menyulitkan akses pembiayaan di kemudian hari," kata Agusman.
Kerugian di sisi penyedia dana muncul lewat memburuknya kualitas portofolio pendanaan. Bagi peminjam, konsekuensinya lebih panjang: skor kredit jeblok dan pengajuan kredit ke bank maupun lembaga pembiayaan lain berpotensi ditolak.
OJK mencatat kelompok usia 19-34 tahun menjadi penyumbang terbesar kredit macet industri pinjaman daring. Kelompok ini menyumbang 50,69% dari total pendanaan macet atau Tingkat Wanprestasi 90 Hari (TWP90) dari sisi borrower.
Menurut Agusman, kenaikan TWP90 lebih dipengaruhi menurunnya kemampuan bayar peminjam, bukan semata faktor kesengajaan. OJK tetap mengawasi penerapan prinsip kehati-hatian penyelenggara agar pertumbuhan penyaluran sejalan dengan kualitas pendanaan.
Pengawasan terhadap penyelenggara Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) akan diperketat. OJK juga mendorong peningkatan kualitas analisis pendanaan, pemantauan, dan edukasi kepada masyarakat.
"Pengawasan terus diperkuat, termasuk mendorong penyelenggara LPBBTI meningkatkan kualitas analisis pendanaan, pemantauan, dan edukasi kepada masyarakat. Kecukupan ketentuan juga terus dievaluasi untuk mencegah praktik joki gagal bayar serta menjaga industri LPBBTI yang sehat dan berkelanjutan," jelas Agusman.
Evaluasi ketentuan menyasar celah yang dimanfaatkan jasa joki galbay, termasuk pola pengajuan pinjaman atas nama orang lain dan rekayasa data peminjam. Penyelenggara diminta memperkuat verifikasi identitas dan penilaian risiko sejak proses onboarding.
Bagi peminjam, memakai joki galbay bukan jalan keluar. Rekam jejak di SLIK melekat pada identitas peminjam, bukan pada perantara, sehingga dampaknya tetap dirasakan saat mengajukan KPR, kredit kendaraan, atau pinjaman modal usaha.
Bagi pelaku industri dan investor, pengetatan pengawasan berpotensi menekan laju penyaluran pendanaan dalam jangka pendek. Namun kualitas portofolio yang membaik dinilai lebih penting untuk menjaga kepercayaan pendana dan keberlanjutan bisnis LPBBTI.
OJK meminta masyarakat melaporkan praktik joki galbay yang merugikan, sekaligus mengingatkan bahwa penyelesaian kewajiban pinjaman tetap menjadi tanggung jawab peminjam. Edukasi keuangan menjadi bagian dari strategi menekan TWP90 di segmen usia muda.