SAMARINDA — Wali Kota Samarinda Andi Harun memprotes penyesuaian alokasi opsen pajak kendaraan bermotor dan bagi hasil pajak yang ditetapkan Pemprov Kalimantan Timur. Pengurangan penerimaan yang diterima Samarinda mencapai 26,24 persen dari target awal, terdiri dari lebih dari Rp 70 miliar pada komponen opsen pajak dan lebih dari Rp 139 miliar dari bagi hasil pajak.
Persoalan utama yang diangkat Pemkot bukan semata berkurangnya potensi penerimaan daerah. Ada ketidaksesuaian waktu antara penetapan kebijakan di akhir tahun anggaran dengan siklus penganggaran dan pelaksanaan kegiatan yang sudah telanjur berjalan.
APBD Perubahan Samarinda telah disepakati bersama DPRD, sementara sejumlah program sudah memasuki tahap pelaksanaan dengan konsekuensi pembayaran yang tidak bisa diabaikan. Kondisi tersebut membuat Pemkot tidak punya ruang cukup untuk memulihkan anggaran melalui penyesuaian pada tahun berjalan.
Andi Harun menyatakan pemerintah kota tidak dapat mengabaikan kewajiban pembayaran yang sudah mengikat. Jika kekurangan penerimaan benar-benar terjadi, kewajiban yang tidak terbayarkan pada akhir tahun akan menjadi beban anggaran tahun berikutnya.
"Dan itu angka sangat besar di saat kondisi di akhir tahun anggaran berjalan. Sementara kebijakan penyesuaian alokasi itu dilakukan di akhir tahun, pasti dampaknya adalah utang," ujar Andi Harun.
"Sementara itu adalah kewajiban yang mengikat bagi pemerintah kota. Berarti kita akan menanggung utang sebesar Rp 209 miliar yang akan menjadi beban kewajiban pada APBD 2027," tegasnya.
Penyusunan APBD 2027 yang kini dibahas Pemkot bersama DPRD berpotensi menghadapi penyesuaian. Sebagian ruang fiskal yang semestinya dipakai membiayai program tahun anggaran mendatang harus disiapkan untuk memenuhi kewajiban yang tertinggal dari tahun sebelumnya.
"Suka tidak suka, akan menjadi utang. Karena dia utang, itu kewajiban, kan? Kewajiban tidak bisa kita abaikan. Itu akan kita bayarkan pada tahun 2027," jelas Andi Harun.
Pemkot Samarinda sebelumnya melakukan rekonsiliasi penerimaan pajak bersama Pemprov Kaltim pada 27 Oktober 2026. Pertemuan yang dihadiri Sekda Samarinda Neneng Chamelia Shanti itu membahas pencocokan penerimaan opsen PKB, BBNKB, serta pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan untuk periode Juni hingga September 2026.
Data realisasi Januari-September 2026 mencatat PAD Samarinda Rp 878,32 miliar atau tumbuh 4,10 persen dibanding periode sama tahun sebelumnya. Namun penerimaan opsen kendaraan menunjukkan tren berbeda: opsen PKB mencapai Rp 83,77 miliar atau tumbuh 10,24 persen, sedangkan opsen BBNKB sebesar Rp 59,51 miliar justru turun 16,38 persen.
Neneng menekankan pentingnya data penerimaan terukur sebagai dasar penyusunan anggaran agar target pendapatan tidak melampaui kemampuan realisasi daerah.
"Perencanaan pendapatan harus berpijak pada kondisi yang bisa kita ukur. Kita perlu melihat potensi yang benar-benar dapat direalisasikan agar kebijakan anggaran yang disusun tetap realistis," ujar Neneng (28/10).
"Setiap kebutuhan harus dilihat berdasarkan urgensinya, prioritas dan menyesuaikan pengeluaran dengan kemampuan keuangan yang tersedia," katanya.
Andi Harun menilai kebijakan penyesuaian alokasi opsen dan bagi hasil pajak masih perlu diuji dari aspek hukum maupun metodologi penghitungan. Pemkot menemukan sejumlah hal yang dinilai membutuhkan koreksi, terutama menyangkut dasar kewenangan, penerapan norma, serta formula penentuan besaran alokasi dan distribusinya kepada kabupaten/kota.
Menurut wali kota, penetapan alokasi seharusnya disertai kertas kerja terperinci sebagai dasar perhitungan yang bisa ditelusuri. Pemkot berharap koreksi atas penyesuaian alokasi dilakukan sebelum dampaknya mengunci ruang fiskal Samarinda pada tahun anggaran berikutnya.