BALIKPAPAN — Penangkapan bermula saat personel Ditpolairud Polda Kaltim melakukan patroli pada Jumat (6/11/2026) sekitar pukul 11.30 Wita. Petugas mencurigai kapal kayu berukuran 14 gross tonnage (GT) yang sedang berjangkar di pesisir Pulau Balikukup, Kabupaten Berau.
Dari pemeriksaan kapal, petugas menemukan 55 potong sirip hiu dengan rincian 20 potong sirip hiu macan, 8 potong sirip hiu air, dan 27 potong sirip hiu uyeng. Total berat barang bukti mencapai 6,35 kilogram.
Berdasarkan keterangan awal nakhoda dan tiga ABK, hiu tersebut ditangkap selama 1–4 November 2026. Penangkapan menggunakan alat tangkap rawai apung di sekitar perairan Karang Muaras dan Pulau Sambit.
Hasil tangkapan itu, menurut keterangan awal para kru, rencananya dijual kepada pemilik kapal. Pemilik kapal berdomisili di Sumenep, Provinsi Jawa Timur.
"Para ABK tersebut bekerja di bawah pemilik kapal yang berdomisili di Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Untuk hasil tangkapan, berdasarkan keterangan awal, rencananya akan dijual kepada pemilik kapal," jelas Direktur Polairud Polda Kaltim Kombes Restika Pardamean Nainggolan kepada awak media, Minggu (8/11/2026).
Kapal beserta nakhoda, tiga ABK, dan seluruh barang bukti dibawa ke Mako Ditpolairud Polda Kaltim di Balikpapan. Pemeriksaan lanjutan melibatkan ahli dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Dinas Perikanan Provinsi Kaltim.
Pelibatan ahli dibutuhkan untuk memastikan identifikasi jenis hiu yang menjadi barang bukti. Proses identifikasi ini menjadi bagian dari penanganan perkara sebelum penentuan langkah hukum berikutnya.
"Proses identifikasi dan penanganan perkara ini turut melibatkan ahli dari KKP serta Dinas Perikanan Provinsi Kaltim. Pelibatan ahli diperlukan sebagai bagian dari proses penanganan perkara," ujar Restika.
Setelah gelar perkara bersama para ahli dan DKP Kaltim, penyidik mengarahkan kasus ini diselesaikan melalui mekanisme sanksi administratif. Polisi melimpahkan penanganan perkara kepada DKP Kaltim untuk penerapan Pasal 356 ayat (1) dan ayat (2) huruf r PP Nomor 28 Tahun 2025.
"Untuk penerapan Pasal 356 ayat (1) dan ayat (2) huruf r PP Nomor 28 Tahun 2025, berdasarkan hasil gelar perkara bersama ahli dan DKP Provinsi, kasus ini kami limpahkan untuk penanganan lebih lanjut," ungkap Restika.
Keputusan besaran sanksi administratif sepenuhnya menjadi kewenangan DKP Kaltim sebagai instansi penerima pelimpahan perkara. Nakhoda dan tiga ABK masih menjalani pemeriksaan di Balikpapan, sementara pemilik kapal di Sumenep belum ditetapkan statusnya.
"Untuk sanksi administratifnya akan diputuskan oleh DKP Provinsi Kaltim," tutup Restika.