KALIMANTAN TIMUR — Perombakan dilakukan hanya beberapa hari menjelang Lebaran Idul Fitri 1446 H. Posisi yang diganti di PLN Batam meliputi jajaran direksi dan komisaris, sementara di PLN NPC terjadi pergantian direksi. Sumber internal PLN yang dihubungi Suara Pembaharuan mengungkapkan keganjilan di balik langkah ini.
"Padahal waktu itu alasannya kenapa dua direksi PLN Nusantara Power yang sekarang kosong sampai sekarang tidak diisi, kata Pak Dirut masih nunggu bagaimana arahan Danantara. Lagi pula sampai sekarang RUPS PLN Holding saja belum dilakukan, ada 7 Direksi yang sampai saat ini belum terima SK," ujar sumber tersebut, mengacu pada Darmawan Prasodjo dan Sinthya Roesly yang masa jabatannya diperpanjang November lalu.
Artinya, perusahaan justru merombak posisi yang masih terisi, sementara kursi yang kosong dibiarkan menggantung tanpa keputusan.
Hal yang paling mencurigakan adalah penunjukan Murdifi, mantan General Manager PLN UID Jawa Agung, sebagai Direksi PLN NPC. Padahal Murdifi resmi pensiun sebagai pegawai PLN per 1 April 2025. Posisi yang diisi setara dengan Senior Manager di Unit Induk.
"Padahal pejabat Direksi sebelumnya tidak bermasalah, tapi karena Darmo menunjukkan kuasanya, dia dengan mudah bisa menempatkan orang-orangnya sekalipun harus mengorbankan pegawai lainnya," kecam sumber tersebut.
Langkah ini memunculkan pertanyaan besar: mengapa seseorang yang sudah pensiun justru ditempatkan di posisi strategis, sementara regenerasi internal terhambat?
Ketua Umum Ikatan Wartawan Online (IWO), Teuku Yudhistira, menyoroti keistimewaan posisi Darmawan dibanding pimpinan BUMN lain. Ia membandingkan dengan Pertamina, Garuda Indonesia, dan Bulog yang direksi utamanya sudah diganti pemerintahan baru.
"Memang agak janggal, ada apa? Pertamina, Garuda Indonesia dan Bulog saja Dirutnya diganti, kenapa PLN tidak?" tanya Yudhistira. "Masih banyak orang-orang pintar dan lebih mumpuni di negeri ini untuk menduduki posisi Dirut PLN," tambahnya.
Tak hanya soal perombakan, Yudhistira bersama tim Relawan Listrik Untuk Negeri mengaku telah melaporkan dugaan korupsi di era kepemimpinan Darmawan ke Kortas Tipikor Polri. Kasus tersebut hingga kini masih dalam tahap penyelidikan.
"Tapi kami tetap optimis, berbagai kebobrokan di PLN bakal terbongkar dan masuk ke ranah hukum menyusul BUMN lainnya. Kita tunggu saja tanggal mainnya," tutupnya.
Persoalan ini menjadi ujian bagi Menteri BUMN Erick Thohir untuk mengevaluasi kinerja jajaran direksi PLN. Publik menanti apakah Prabowo dan Erick Thohir akan mengambil langkah penyegaran di tubuh PLN, atau membiarkan Darmawan melanjutkan kepemimpinannya yang telah berlangsung sejak era Presiden Jokowi.
Keputusan di tangan pemerintah. Namun yang jelas, tudingan abuse of power ini menambah daftar panjang persoalan tata kelola di BUMN kelistrikan yang harus segera dijawab demi menjaga kepercayaan publik.