BERAU — Insiden kandasnya kapal wisata KM Seaisee I di perairan Kepulauan Maratua, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, tidak hanya menghentikan operasional sementara kapal tersebut. Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) setempat langsung turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur operasional kapal.
Di luar masalah navigasi, perhatian publik dan aparat penegak hukum kini tertuju pada dampak lingkungan yang ditimbulkan. Kejaksaan Negeri (Kejari) Berau menyoroti adanya dugaan kerusakan terumbu karang akibat kandasnya kapal berbobot tersebut.
Pihak kejaksaan menegaskan bahwa jika terbukti ada kerusakan ekosistem laut, pelaku atau pihak yang bertanggung jawab dapat dijerat dengan pasal-pasal pidana lingkungan hidup. Ancaman hukum ini menjadi sinyal keras bagi para pengelola jasa wisata bahari di wilayah tersebut.
Evaluasi yang dilakukan KUPP mencakup pemeriksaan kelayakan kapal, dokumen navigasi, serta kompetensi nahkoda dan awak kapal. Langkah ini diambil untuk memastikan tidak ada pelanggaran prosedur yang menyebabkan insiden serupa terulang.
Bagi wisatawan yang telah menjadwalkan perjalanan ke Maratua menggunakan kapal tersebut, operasional yang dihentikan sementara tentu berdampak pada rencana liburan mereka. Belum ada kepastian kapan KM Seaisee I akan beroperasi kembali, menunggu hasil evaluasi dari KUPP.
Kejari Berau akan berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Kelautan dan Perikanan, untuk melakukan investigasi dan menghitung kerugian ekologis. Jika ditemukan unsur kelalaian atau kesengajaan, proses pidana dapat segera bergulir.
Selain wisatawan, pemilik kapal dan operator wisata di Maratua menjadi pihak yang paling terdampak. Kerugian material akibat perbaikan kapal dan potensi sanksi hukum, serta kerugian immaterial berupa rusaknya citra destinasi wisata, menjadi konsekuensi serius dari insiden ini.